Penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis

Yaitu dokumen yang wajib disusun jika usaha dan/kegiatan mencakup :

1. Pembuangan Air Limbah
2. Pembuangan Gas Udara Emisi
3. Pengelolaan Limbah B3
4. Analisis Dampak Lingkungan

Acuan : PermenLHK No. 5 Tahun 2021 untuk penapisan kategori jenis dokumen : Kajian Teknis atau Studi Teknis.

Untuk Pertek air Limbah :
Dalam kajian teknis yang harus dipenuhi adalah standar teknis pemenuhan BMAL yang terdiri dari deskripsi kegiatan, rona lingkungan awal, prakiraan dampak, rencana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengolahan AL dan atau fasilitas injeksi; rencana pemantauan lingkungan. Lainnya yang harus dipenuhi adalah internalisasi biaya lingkungan, SML dan kompetensi SDM. Pada standar teknis semua sama kecuali rona lingkungan diganti dengan rujukan BMAL yang ditetapkan menteri dan tidak ada prakiraan dampak.
Standar teknis pada pembuangan air limbah ke badan permukaan pada deskripsi kegiatan pmeliputi jenis dan kapasitas usaha/kegiatan, jumlah dan jenis bahan baku atau penolong yang digunakan, proses usaha atau kegiatan yang dijalankan termasuk kegiatan penunjang yang berpotensi menghasilkan air limbah, neraca air, fluktuasi atau kontinuitas produksi dan air limbah, lay out masing-masing unit proses kerja dan instalasi pengolah limbah. Rona lingkungan awal terdiri dari perhitungan kapasitas pengolahan air limbah, keperluan perhitungan prakiraan dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak. Prakiraan dampak meliputi perhitungan BMAL, sebaran AL, sifat penting dampak, penetapan titik pantau pada badan air permukaan.
Rencana pemantauan dan pengolaan lingkungan terdiri dari kapasitas instalasi pengolah AL, teknologi sistim pengolahan AL, unit prosesing atau unit operasi, kriteria disain setiap unit proses, alur proses dan layout instalasi pengolahan air limbah, pengelolaan lumpur atau gas yang dihasilkan. Rencana pemantauan lingkungan terdiri dari titik penataan, pembuangan AL, pemantauan badan air permukaan; mutu air limbah, mutu air, mutu air tanah; frekuensi. Hal lain yang harus masuk adalah sistim penangunggalangan keadaan darurat, internalisasi biaya lingkungan, periode waktu uji coba. Juga harus ada standar kompetensi sumber daya manusia dan sistim manajemen lingkungan.
Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu sama kecuali rona lingkungan awal hanya komponen lingkungan yang relevan untuk mengkaji pemanfaatan air limbah. Sedang pada RPPL terdiri dari instalasi pengolahan AL yang direncanakan dan tata pemanfaatan : injeksi dan pond.
RPL terdiri dari air limbah : titik penataan, mutu AL; injeki meiliputi titik penataan, parameter, frekuensi; air tanah terdiri dari sumur pantau, parameter dan frekuensi. Rencana pemanfaatan terdapat 2 cara yaitu pompa dan sumur injeksi untuk akuifer bebas maupun tertekan, pond untuk akuifer bebas dan berpasir. Jarak pond ke permukaan air tanah > 5 m dan lokasi resapan bukan daerah karst. BMAL untuk menahan instrusi air laut dan imbuhan air tanah kelas 2 sedang untuk resapan kelas 3.
Mekanisme penerbitan persetujuan teknis untuk pemenuhan BMAL adalah penanggung jawab usaha/kegiatan wajib amdal atau UKL/UPL mengajukan permohonan pengajuan teknis melalui Sistim Informasi Dokumen Lingkungan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan perizinan usaha dan Perling. Lengkap tidaknya permohonan ini harus dijawab dalam 10 hari.
Menteri menugaskan pejabat bidang PPKL, sedang gubernur, bupati, walikota menugaskan pejabat bidang LH melakukan pemeriksaan teknis dalam 2 hari kerja. Bila permohonan lengkap dan benar maka dilakukan penilaian sustansi dalam 30 hari kerja. Bila kesesuaian tidak terpenuhi maka persetujuan teknis ditolak , bila terpenuhi maka masuk dalam mekanisme penerbitan surat kelayakan operasional (SLO).
Mekanisme penerbitan SLO adalah bila sistim pengolahan air limbah selesai dan penyelesaian uji coba air limbah melapor pada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenanangan Perling maka pejabat madya bidang PPKL (menteri) dan pejabat bidang LH (gubernur, bupati/walikota) melakukan verifikasi dalam 5 hari kerja.
Bila sesuai pertek maka SLO terbit dan dimulai operasional pengawasan ketaatan dalam perijinan usaha. Bila tidak sesuai maka dalam 3 hari kerja harus ada arahan perbaikan sarpras, perubahan pertek dan jangka waktu perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan verifikasi. Jika sesuai SLO terbit jika tidak maka dilakukan penegakkan hukum.

Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan sebagai Perizinan Berusaha

1. Untuk Rencana Usaha dan/ Kegiatan yang belum terbangun yaitu Dokumen Amdal atau Dokumen UKL-UPL.

2. Untuk Kegiatan Usaha yang sedang berjalan :

   1. Dokumen Adendum Amdal yaitu perubahan Amdal karena adanya perubahan-perubahan signifikan dan belum tercakup di dalam Amdal yang ada, terdapat 3 kategori yaitu Amdal A, Amdal B, atau Amdal C.
   2. Dokumen Addendum UKL-UPL yaitu perubahan karena adanya perubahan-perubahan signifikan dan belum tercakup dalam dokumen UKL-UPL yang ada, namun belum wajib Amdal.
   3. Dokumen Amdal Baru yaitu Amdal yang dibuat karena adanya peningkatan kewajiban dari UKL-UPL menjadi Amdal atau penggantian dokumen Amdal yang sudah ada akibat sudah tidak relevan dengan peraturan2 terbaru dan/ kondisi kegiatan usaha sudah berubah total.
   4. Dokumen UKL-UPL Baru yaitu dokumen yang dibuat jika dokumen UKL-UPL yang ada sudah tidak relevan dengan peraturan2 terbaru dan/ kondisi kegiatan usaha sudah berubah total.
   5. Dokumen DELH yaitu dokumen selevel Amdal yang harus disusun namun kegiatan usaha sudah berjalan.
   6. Dokumen DPLH yaitu dokumen selevel UKL-UPL yang harus disusun namun kegiatan usaha sudah berjalan.
   7. Dokumen RKL-RPL Rinci yaitu RKL-RPL untuk kegiatan yang berada di wilayah Amdal Kawasan.

Kewenangan Pengurusan Perizinan

1. Untuk Kepemilikan PMA:
1. Persetujuan Teknis di KLHK Pusat
2. Amdal di KLHK Pusat
3. UKL-UPL di KLHK Pusat
2. Untuk Kepemilikan PMDN:
1. Persetujuan Teknis di DLH Daerah
2. Amdal di KLHK Pusat
3. UKL-UPL di DLH Daerah, namun jika melintasi 2 provinsi kewenangan di KLHK Pusat

Persyaratan Kewajiban Amdal atau UKL-UPL

Penapisan kewajiban Amdal atau UKL UPL bagi pelaku usaha dan/kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No. 4 Tahun 2021.

Persetujuan Teknis

Merupakan syarat wajib dan menjadi komponen penting dalam penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL. Pengurusan Persetujuan Teknis sekitar 5-6 bulan. Sertifikat Laik Operasi (SLO) diperoleh apabila pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan Persetujuan Teknis yang telah diperoleh. Pengajuan SLO dilakukan setelah masa percobaan implementasi selama 6 bulan.

Penyusunan UKL-UPL

Penyusunan dokumen UKL-UPL dan proses sampai dengan terbit Persetujuan Lingkungan sekitar 6 bulan.

Penyusunan Amdal

1. Tim penyusun dokumen Amdal harus disusun oleh personal yang memiliki sertifikasi kompetensi sedikitnya 2 orang KTPA (Ketua tim Penyusun Amdal) dan 2 ATPA orang (Anggota Tim Penyusun Amdal).
2. Lokasi Rencana Usaha dan/Kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB).
3. Deskripsi komponen rencana usaha dan/kegiatan penyebab dampak dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan termasuk alternatif.
4. Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal yang merupakan komponen lingkungan hidup yang diprakirakan akan terkena dampak.
5. Pengumuman dan Konsultasi Publik merupakan kegiatan pelibatan masyarakat sekitar yang akan memberikan saran, pendapat, dan tanggapan untuk pengambilan keputusan.
6. Deskripsi usaha dan/kegiatan lain di sekitar area rencana usaha dan/kegiatan.
7. Penyusunan dokumen Formulir Kerangka Acuan.
8. Rapat penilaian kesesuaian dokumen dengan KLHK.
9. Penyusunan Dokumen Amdal.
10. Penyusunan Dokumen RKL-RPL.
11. Rapat Tim Teknis Pembahasan Kelayakan Amdal.
12. Penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Penyelesaian proses ini sekitar 12 bulan atau lebih tergantung antrian di KLHK.